KABARSOLUSI.COM – Setelah ditetapkan sebagai ketua umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029, Bahlil Lahadalia akan menyusun kepengurusan baru.
Ketua pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir memastikan Bahlil Lahadalia memiliki kewenangan menentukan kepengurusan partai
Bahlil pun akan ditetapkan sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar XI di Jakarta Convention Center (JCC) hari ini, Rabu (21/8/2024).
Hal ini dapat dipastikan karena Bahlil tinggal selangkah lagi menjadi ketum DPP Partai Golkar. Bahlil sendiri menjadi calon tunggal menyusul Ridwan Hisjam yang tak lolos karena tidak memenuhi syarat pencalonan.
“Kami berikan kewenangan penuh terhadap ketua umum terpilih, definitif, untuk menjadi formatur tunggal. Artinya, beliaulah yang akan mengatur posisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini. Kalau beliau membutuhkan ketua harian, mungkin ditambah,” ucapnya.
Baca Juga: Resmi Dilantik Sebagai Menteri ESDM, Berikut Permintaan Bahlil
Di tengah pelaksanaan Munas ke-11 Partai Golkar, berembus kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi bagian dari partai ini sebagai ketua dewan pembina.
Sejauh ini, Adies mengatakan, nama Jokowi belum menjadi pembicaraan untuk menjadi calon anggota dewan pembina. Namun, dia menyatakan bahwa posisi dewan-dewan di Golkar juga akan ditentukan oleh Bahlil setelah menjabat sebagai ketua umum.
“Jadi ketua umum tentunya akan menentukan, siapa yang menjadi dewan pembina, siapa yang menjadi dewan kehormatan, DPP, ketua agenda, dan sekretaris, beliau tentunya akan menentukan siapa-siapanya,” ucapnya.
Diketahui, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar tidak melarang adanya pihak luar menjadi anggota dewan pembina.
Sebelumnya, Adies mengungkapkan kebiasaan di Partai Golkar untuk menempatkan kader senior menjadi anggota dewan pembina. Hanya saja, katanya, dalam aturannya tidak dilarang orang luar Partai Golkar menjadi dewan pembina.(KS/Arum)
