Scroll untuk baca artikel
Top banner Example 325x300
Nasional

Kualitas Udara di Jakarta Makin Buruk, Bahlil: Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik

75
×

Kualitas Udara di Jakarta Makin Buruk, Bahlil: Pemerintah Dorong Masyarakat Gunakan Kendaraan Listrik

Share this article
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas udara di kota metropolitan ini semakin memburuk.
Example 468x60

HFANEWS.COM – Turut menyoroti kualitas udara di Jakarta, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas udara di kota metropolitan ini semakin memburuk.

“Sekarang di Jakarta salah satu polusi udara terjelek di dunia karena PLTU batubara kita,” ujar Bahlil dalam acara Diskusi di Universitas Diponegoro Semarang, Minggu (20/8/2023).

Example 300x600

Menurut Bahlil, saat ini pemerintah lebih cenderung mendorong Indonesia agar menjadi salah satu negara produsen ekosistem baterai mobil listrik terbesar di dunia.

“Ke depan, orang semua memakai mobil listrik, karena itu mobil baterai listrik dan Indonesia kita dorong untuk menjadi salah satu negara produsen ekosistem baterai mobil terbesar di dunia,” katanya.

Bahlil berpendapat, buruknya kualitas udara di Jakarta ini dipicu oleh keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Seperti yang diketahui, terdapat beberapa PLTU batu bara yang memiliki jarak terdekat dari ibu kota, seperti PLTU baru bara di Banten.

Selain itu, Bahlil menyebut sumber polusi di ibu kota juga berasal dari tingginya intensitas kendaraan bermotor. Untuk itu, diharapkan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bisa menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Baca Juga: https://kabarsolusi.com/bahlil-jasa-baik-wang-jing-ho-selalu-dikenang-masyarakat-semarang/

Seperti yang diketahui, pemerintah terus mendukung ekosistem kendaraan listrik agar berkembang pesat di Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan moda transportasi darat pada energi fosil.

Sebelumnya, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mendesak pemerintah untuk segera mengenakan pajak karbon di Indonesia.

Ia bilang, pajak karbon harus dapat diimplementasikan secara terbatas bagi PLTU yang menggunakan batubara paling lambat di tahun 2024.

“Dengan tekanan publik atas buruknya kualitas udara di beberapa kota di Indonesia, kami mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi pajak karbon,” kata Fajry.

Nah, dengan pajak karbon, maka PLTU batubara akan terdorong untuk berinovasi dan menggunakan teknologi terkini untuk mengurangi emisi yang dihasilkannya. (HFAN/Arum)

Example 300250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *