KABARSOLUSI.COM – Adanya, upaya pemerintah mengendalikan inflasi dihadapkan oleh sejumlah tantangan, salah satunya ancaman krisis pangan. Namun, laju inflasi Indonesia diproyeksi terjaga hingga akhir tahun 2024.
Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inflasi hingga akhir tahun ini akan terjaga sesuai target BI di rentang 1,5% hingga 3,5% (year-on-year/yoy).
“Kami memperkirakan inflasi pada sisa 2024 ini dan tahun 2025 akan tetap terkendali rendah dalam kisaran 2,5% plus minus 1%,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024, Jumat (14/6/2024).
Perry meyakini inflasi akan terus terkendali pada posisi yang rendah pada sisa tahun 2024 dan pada 2025 mendatang.
Seperti diketahui, inflasi indeks harga konsumen (IHK) Mei 2024 berada di angka 2,84% atau masuk dalam kisaran target 2,5% ± 1%.
“Terkendalinya inflasi di pusat maupun daerah ini didukung dengan sinergi dari tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Termasuk dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” pungkasnya.
Terkait itu, Presiden Jokowi mewanti-wanti perubahan iklim yang terjadi ke depan, selah satunya yang ditandai dengan gelombang panas, yang bisa berdampak terhadap inflasi jika tidak diantisipasi.
Baca Juga: Inflasi Indonesia Mei 2024 Capai 2,84% YoY, Beras Penyumbang Utama Deflasi
Imbauan ini merujuk pada peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa dunia sudah menuju neraka iklim. Hal ini ditandai dengan sejumlah negara yang memecahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa.
“Ngeri. Neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan. Satu tahun terakhir kita merasakan betul adanya gelombang panas. Periode terpanas,” ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan, komoditas pangan tidak bisa berlindung dari kondisi cuaca panas ekstrem tersebut. Dia juga merujuk proyeksi dari FAO bahwa dunia bisa mengalami kelaparan berat di 2050 apabila kondisi iklim saat ini didiamkan begitu saja.
Oleh karena itu, Jokowi mewanti-wanti kepada pemerintah daerah akan terjadinya gelombang panas dan musim kemarau selama Juli-September yang berisiko menimbulkan gagal panen.
Dirinya memperkirakan akan ada sekitar 50 juta petani yang kekurangan air selama periode tersebut sehingga berpotensi berdampak pada kekurangan pangan.
“Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi kekurangan, artinya harga pasti akan naik otomatis itu. Hukum pasarnya seperti itu,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pertanian, PURR, dan TNI membangun dan memasang pompa-pompa air di 20.000 titik daerah penghasil beras.(KS/Arum)