HFANEWS.COM – Berdasarkan data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), cadangan nikel di Indonesia sekitar 4,5 miliar ton yang terdiri dari 900 juta ton untuk kadar tinggi (kandungan nikel di atas 1,8%) dan 3,6 miliar ton untuk nikel kadar rendah atau nikel limonit.
Hal ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyimpan cadangan nikel terbesar di dunia menjadi rebutan Amerika Serikat (AS) dan China. Kedua negara itu melihat prospek nikel sangat strategis dan vital dalam mendukung transisi energi.
Asal tahu saja, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, diikuti dengan Filipina dan Rusia. Menurut Badan Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel Indonesia mencapai 1,6 juta metrik ton (MT) pada 2022, sedangkan Filipina hanya 330.000 MT, dan Rusia 220.000 MT.
Nikel banyak dibutuhkan untuk bahan baku industri baterai kendaraan listrik hingga baterai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) karena dikenal sebagai jenis logam transisi yang kuat, padat dan tahan terhadap panas dan korosi.
Baca Juga: Kementerian ESDM Buka Opsi Mengalirkan Subsidi ke Pertamax (RON 92)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kekayaan nikel di Tanah Air mencapai US$ 200 miliar, tentu ini nilai yang cukup besar untuk dikembangkan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengemukakan, prinsipnya kedua negara setuju membuat critical mineral program. Akan ada kelompok kerja dari dua belah pihak agar semua bisa dirumuskan dan berjalan.
“Mineral yang akan difokuskan nikel dahulu, yang paling kritikal karena paling dibutuhkan untuk mendukung transisi energi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/11/2023).
Melihat prospek yang cerah itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Joe Biden di Washington DC menjelang KTT APEC di San Fransisco. Salah satu yang dibahas ialah potensi kesepakatan mineral kritis dalam mendorong perdagangan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut negosiasi terhadap sikap AS yang ‘mengucilkan’ nikel Indonesia melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA).
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyatakan, salah satu hasil penting dari pertemuan itu ialah disepakatinya penguatan kerja sama mineral kritis. “Untuk itu akan dibentuk rencana kerja (work plan) menuju pembentukan Critical Mineral Agreement (CMA),” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (14/11/2023).
Jika CMA sudah dimiliki, Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di AS secara berkesinambungan untuk jangka panjang. (HFAN/Arum)
